Kenaikan BBM

Nama                 : MUHAMMAD BASIRRUDDIN

NIM                     : xxxx134819

Mata Kuliah      : Sosiologi Politik

Prody                 : Ilmu Pemerintahan

Pendahuluan

Kenaikan harga BBM merupakan sebuah gejolak yang tidak henti-hentinya menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Mulai dari pengunjung setia warkop sampai dengan presiden melontarkan berbagai opini pribadi terkait dengan harga yang sering diistilahkan sebagai anchor price (dasar dari kenaikan harga barang lain). Berbagai sudut pandang pun lahir dari kalangan elite termasuk berbagai pakar bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Kenaikan harga BBM bersubsidi dipicu oleh naiknya harga minyak dunia. Kenaikan harga ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat semakin menipisnya persediaan minyak dunia dan konflik yang terjadi di negara-negara timur tengah, yang notabene adalah kontributor besar minyak dunia.

Kajian

Kenaikan bahan bakar minyak merupakan jawaban pemerintah dari semakin membengkaknya anggaran negara terhadap subsidi BBM. Hal ini terjadi akibat melonjaknya harga minyak dunia serta penggunaan BBM yang melebihi kuota. Asumsi negara untuk harga minyak dunia per barel adalah 95US$ sedangkan sekarang harga ini telah menyentuh angka 120 US$.

Kenaikan harga BBM tidak dapat dipungkiri akan menguras banyak tenaga dan pikiran untuk mencari cara terbaik dalam penyelesainnya. Opsi terakhir yang dikeluarkan pemerintah adalah menaikkan harga BBM pada tarif Rp 6.000,00 per liter. Jika hal ini tidak dilakukan maka anggaran APBN yang harus dialokasikan untuk subsidi pada batas tarif Rp 4.500,00 per liter adalah sebesar Rp 178,62 trilliun. Pada kenaikan harga per liter sebesar Rp 1.500,00 akan menekan subsidi sebesar Rp 41,25 trilliun. (dengan perhitungan harga miinyak mentah dunia US$ 105 per barel, kurs Rp 9.000 per dolar AS, dan kota BBM 40 juta kiloliter).

Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung, tidak bisa dipungkiri akan berdampak kepada  peningkatan kebutuhan energi di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI, tahun 1970, konsumsi energi primer hanya sebesar 50 juta SBM (Setara Barel Minyak). Tiga puluh satu tahun kemudian, tepatnya tahun 2001 konsumsi energi primer telah mencapai 715 juta SBM atau mengalami pertumbuhan yang luar biasa yaitu sebesar 1330% atau pertumbuhan rata-rata periode 1970-2001 sebesar 42.9%/tahun. Selain itu, menurut proyeksi permintaan energi oleh BPTE-BPPT Puspiptek Indonesia, pada tahun 2025 permintaan energi dari sektor transportasi juga akan terus meningkat bahkan hingga mencapai 350%.

Berdasarkan data IEO (Indonesia Energy Outlook) yang dikeluarkan oleh Kementerian energi dan sumber daya mineral tahun 2009, konsumsi energi final (tanpa biomasa untuk rumah tangga) dalam kondisi permintaan energi, regulasi, serta tanpa adanya intervensi pemerintah diperkirakan tumbuh rata-rata 6,7% per tahun, dengan konsumen terbesar sektorindustri (51,3%), diikuti oleh sektor transportasi (30,3%), sektor rumah tangga(10,7%), sektor komersial (4,6%), dan sektor PKP (3,1%). Adapun pangsapermintaan energi final menurut jenis terdiri dari BBM (33,8%), gas (23,9%), listrik(20,7%), batubara (14,9%), LPG (2,6%), BBN (2,9%), dan biomasa komersial(1,1%). Konsumsi energi ini tentu akan berdampak kepada emisi CO2 yang dihasilkan. Berdasarkan prakiraan pertumbuhan konsumsi energi di atas, emisi CO2 dari pembakaran energi sekitar 460 juta ton pada tahun 2010akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2.160 juta ton pada tahun 2030. Hal ini akan sangat memprihatinkan, jika terus dibiarkan dapat kita bayangkan betapa banyak dampak negatif yang akan timbul akibat peningkatan emisi CO2 yang terus terjadi ini.

Dalam kondisi krisis energi yang terus melanda serta emisi CO2 yang terus meningkat, tentu keadaan iniakan sangat mengkhawatirkan. Pemerintah sebagai regulator dan pengendali kebijakan perlu memahami pola konsumsi energi yang tengah terjadi. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen sudah semestinya turut berperan serta dalam upaya penghematan dan diversifikasi pemakaian energi serta pengurangan emisi CO2.

Persentase konsumsi BBM terhadap total pemakaian energi final merupakan yang terbesar dan terus mengalami peningkatan. Konsumsi BBM yang sangat  tinggi tentu berkaitan dengan keterlambatan upaya diversifikasi ke energi non minyak. Hal ini tak bisa dipungkiri juga merupakan sebuah dampak harga BBM yang masih relatif murah dengan adanya subsidi dari pemerintah. Kebijakan pemberian subsidi BBM yang bermaksud menjaga stabilitas perekonomian nasional ternyata telah keluar dari tujuan awalnya. Dalam realitanya, subsidi BBM telah menimbulkan berbagai persoalan. Masyarakat cenderung boros menggunakan BBM bahkan alokasi subsidi BBM cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang seharusnya tidak perlu mendapatkan subsidi. Selain itu, tahukah Anda, jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi energi sama besarnya dengan total seluruh pengeluaran di bidang pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial? Hingga 2010, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana lebih besar untuk subsidi energi dari pada jumlah yang dikeluarkannya untuk belanja pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Sebelum 2009, pengeluaran pemerintah untuk subsidi energi lebih besar dari pada pengeluaran modal untuk infrastruktur publik, sistem transportasi, serta fasilitas air dan sanitasi. Tahun lalu, meskipun pemerintah telah melakukan peningkatan pengeluarannya di bidang lain, namun subsidi energi masih tergolong tinggi.

Kebijakan pengurangan subsidi BBM memang akan menuai berbagai polemik. Namun, ditinjau dari sisi energi, hal ini akan menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengembangkan berbagai energi alternatif yang prospeknya akan lebih menjanjikan, gas bumi misalnya. Baik dilihat dari segi cadangan yang masih melimpah maupun dari harga yang relatif lebih murah dibandingkan BBM. Selain itu, kebijakan pengurangan subsisi BBM tentu akan mampu mendorong masyarakat lebih hemat dalam menggunakan energi serta menunjang diversifikasi pemakaian energi. Hal ini akan mampu mengatasi berbagai krisis energi yang tengah terjadi. Di samping itu, pengurangan konsumsi energi juga akan mampu membantu dalam pengurangan emisi yang tentu juga harus menjadi perhatian. Pengurangan subsidi ini diharapkan bisa dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang jauh lebih produktif.

Salah satu alternatif dampak penanganan terhadap kenaikan harga ini adalah pemberlakuan Bantuan Langsung  Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per kepala keluarga. Tidak sedikit ekonom yang menyayangkan adanya program seperti ini karena sebenarnya berujung pada pemborosan akibat sasaran yang kurang tepat. Meskipun dana ini ditujukan untuk mencegah jatuhnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang yang akan terjadi karena inflasi, maraknya penyimpangan pada masa Bantuan Langsung Tunai membuat pengamat ragu akankah program ini mencapai sasarannya. Namun, solusi jangka pendek untuk mengatasi shock akibat kenaikan bbm yang akan terjadi tak bisa dipungkiri yang paling mungkin untuk diberikan masih BLSM. BLSM sebagai sebuah transfer payment yang dilakukan pemerintah kepada warganya sebenarnya sudah sangat umum terjadi di negara-negara lain, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat. Yang sering menjadi persoalan BLSM menjadi tidak tepat sasaran adalah karena adanya berbagai kendala teknis serta reformasi birokrasi di negeri ini yang masih bermasalah. Oleh karena itu, yang harus dilakukan di saat BBM telah mengalami kenaikan adalah menjaga dan mengawasi agar implementasi BLSM ini dilaksanakan dengan benar dan tepat sehingga BLSM dapat mencapai tujuan awalnya dan mampu menjadi solusi jangka pendek terhadap kenaikan harga BBM ini.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mulai menurun, diikuti dengan rencana yang kontroversional membuat kondisi di masyarakat menjadi semakin tidak kondusif. Hal ini cenderung dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Pandangan-pandangan yang dibuat seakan pro-rakyat dikemukakan dengan berbagai motivasi, ada yang memang karena sejalan pendapatnya, ada yang sekedar untuk memanfaatkan momen. Karena sungguh  jika ditinjau dari sisi politik maka kebijakan pengurangan subsidi BBM ini merupakan kebijakan yang terbilang sangat tidak populis. Sangat disayangkan jika para politikus di negeri ini malah memanfaatkan momen ini  sebagai kesempatan untuk unjuk gigi di tengah keresahan masyarakat terhadap kenaikan BBM ini.

Dengan kenaikan BBM tentunya akan timbul masalah-masalah terutama yang disebabkan faktor ekonomi. Kenaikan BBM tentuakan disertai kenaikan bahan-bahan lainnya seperti pangan, listrik, transportasi dan bahan lainnya. Selain itu,  kenaikan BBM juga akan berdampak terutama pada masyarakat yang hidup di garis kemiskinan, seperti meningkatnya pengangguran, rakyat tidak mendapatkan pelayanan sosial (social service) yang baik, jaminan sosial (social Insurance) berkualitas, akses pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, serta proteksi terhadap sandang-pangan-papan yang memadai.Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.Penyimpangan subsidi yang ada serta besarnya potensi yang dimiliki dari penghematan BBM hendaknya disikapi dengan lebih bijak. Bagaimanapun juga, meski bisa digunakan untuk produksi, subsidi BBM tidak lain hanyalah sebuah bahan baku. Selain BSM sebagai solusi jangka pendek yang dapat ditawarkan.Pembangunan di Indonesia memerlukan akselerasi. Penambahan ruas dan perbaikan jalan, penambahan modal transportasi, serta penyediaan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tentunya akan menjadi investasi besar bagi kemajuan negara ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menerima kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan subsidi BBM diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan ini.

Kenaikan harga BBM memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri sehubungan dengan berbagai faktor-faktor baik internal dan eksternal yang menekan perekonomian negara.Meroketnya hutang akibat peningkatan ABPN yang harus dialokasikan untuk subsidi BBM.Selain itu, demi mewujudkan peningkatan daya beli masyarakat dan kemandirian perlu adanya upaya untuk terus merangsang masyarakat demi tidak berpangkunya pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menerima kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan subsidi BBM diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan ini. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk diperhatikan dan dilakukan pemerintah :

1. Subsidi khusus serta perbaikan sarana dan prasarana transportasi umum sebagai sebuah solusi dampak yang akan dirasakan langsung oleh rakyat kecil yang juga mampu mendorong pemanfaatan transportasi umum yang lebih baik.
2. Pelaksanaan teknis yang tepat sasaran dan efisien dalam menjalankan BLSM yang disertai dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap birokrasi yang menyelenggarakan BLSM.
3. Transparansi penggunaan potongan subsidi, penghematan anggaran di sektor lain, serta melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
4. Alokasi penggunaan subsidi untuk hal yang lebih produktif. Pembangunan infrastruktur seperti penambahan ruas dan perbaikan jalan, penambahan modal transportasi, serta penyediaan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tentunya akan menjadi investasi besar bagi kemajuan negara ini.
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan penerapan berbagai energi alternatif yang prospeknya akan lebih menjanjikan.